TRIBUNRAKYAT.ID – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi memberikan penjelasan kepada para awak media, terkait manajemen persampahan. Manajemen yang dimaksud berupa pengangkutan sampah yang mencakup pengelolaan anggaran, serta upaya perubahan sebagai tindak lanjut dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2023 terhadap pengelolaan anggaran tahun 2024.
Hal itu dibeberkan Humas DLH Kabupaten Bekasi, Dedi Kurniawan, S.Sos. Menurutnya, dalam hal penggunaan BBM yang sebelumnya menggunakan BBM non subsidi dialihkan untuk tahun 2024. “Berdasarkan Perpres No 191 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga eceran bahan bakar, BBM Non subsidi dialihkan dengan menggunakan BBM subsidi dari UPTD wilayah I sampai dengan VI,” tegas Dedi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (29/02/23).
Langkah ini, lanjut Dedi, dapat mengefisiensi anggaran sebesar Rp5,3 miliar. Dalam hal pengisian BBM juga sudah menggunakan barcode yang terintegrasi dengan BPH Migas, BPK, Pertamina dan Kementrian Keuangan secara data real time melalui server milik Telkom.
“Hal ini sebenarnya sudah kami publikasikan di media social resmi IG DLH Kabupaten bekasi pada 3 Januari 2024 lalu,” tegasnya.
Sementara untuk Unit Pelaksana Teknis Dinas pembuangan sampah akhir (UPTD PSA) pada tahun 2023 DLH Kabupaten Bekasi telah memutus kontrak terhadap pihak ke 3 selaku penyedia BBM yang sedang berjalan dan melakukan kontrak dengan pihak ke 3 penyedia BBM yang resmi sebagaimana diatur dalam Perpres 191 tahun 2014 yang sudah terdaftar sebagai agen resmi di Patra Niaga Pertamina.
Selain itu, pihak ke 3 atau penyedia ini diwajibkan menyediakan tangki dan alat flow meter, dispenser serta petugas resmi untuk pengisian alat berat di PSA Burangkeng. “Terkait pembayaran BBM ke pihak ke 3 di bayarkan sesuai alat takar/flow meter. Pada tahun 2024 ini DLH juga sudah melakukan efisiensi UPTD PSA Burangkeng dari tahun 2023 sebesar Rp16,6 miliar menjadi Rp11,9 miliar,” beber Dedi.
“Mengenai tenaga pesapon/petugas kebersihan perlu diketahui bahwa total dari mereka adalah 416 orang. Mereka tersebar bekerja di Jalan protokol/ruang publik dengan durasi kerja dari jam 06 pagi sampai jam 11 siang. Areanya mencakup Jalan Nasional perbatasan Kota-Kabupaten Bekasi sampai Kedung Waringin perbatasan Karawang, Fly Over serta lampu merah exit pintu tol,” sambungnya.
Dalam hal retribusi DLH Kabupaten Bekasi telah meningkatkan target retribusi pada tahun 2022 & 2023 menjadi sebesar Rp15 milliar pada tahun 2024 ini. Untuk menetapkan target di tahun 2024, pihaknya juga terus melakukan upaya perbaikan. “Diantaranya dengan melakukan pemetaan wilayah layanan, kemampuan dan kecepatan armada dalam memberikan pelayanan, serta menggunakan sistem digital dengan memudahkan kepada wajib retribusi untuk membayar dengan virtual account,” tutup Dedi. (jun)
