TRIBUNRAKYAK.ID – Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya peran Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) sebagai lembaga think tank strategis dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Program SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar) Bersama BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Command Center BSKDN pada Selasa, 10 Juni 2025.
Dalam kesempatan tersebut, Bima Arya menyampaikan bahwa kebijakan yang baik tidak boleh lahir dari kepentingan semata, melainkan harus dibangun di atas fondasi data yang valid dan analisis yang kuat. “Not only by the nexus of interest. Jadi kebijakan itu jangan hanya ditentukan oleh pertemuan kepentingan-kepentingan, tapi buat kajian-kajian. Itu penting,” ujar Bima.
Lebih lanjut, Bima menyoroti perlunya penguatan sistem pengumpulan, integrasi, dan analisis data di lingkungan BSKDN. Dia mendorong agar komponen Kemendagri ini tidak hanya menjadi produsen kajian, tetapi juga fasilitator utama dalam memastikan bahwa seluruh kebijakan Kemendagri memiliki basis empiris yang kuat. “Bukan hanya kita dengan Kementerian Dalam Negeri, tapi sebetulnya think tank kebijakan nasional dalam banyak hal. Dalam banyak hal, penting sekali,” ungkap Bima.
Sementara itu, Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo, dalam sambutannya turut menegaskan komitmen pihaknya untuk terus meningkatkan kapasitas institusional BSKDN. Hal ini termasuk dengan memperluas jaringan kerja sama dengan akademisi, lembaga riset, dan lembaga mitra lainnya. “Kita melakukan kolaborasi dengan mitra strategis salah satunya dengan SKALA yang bergerak dipenguatan kebijakan publik untuk menghasilkan policy brief yang lebih berkualitas,” jelas Yusharto.
Momentum ini sekaligus menjadi pengingat pentingnya evidence-based policy dalam setiap jenjang pemerintahan, mulai dari pusat hingga daerah. Dalam konteks otonomi daerah, BSKDN diharapkan menjadi simpul strategis yang mengintegrasikan aspirasi lokal dengan prioritas nasional.
Yusharto berharap seluruh perangkat daerah dapat memanfaatkan hasil kajian BSKDN sebagai rujukan dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan. Hal ini khususnya yang terkait dengan peningkatan daya saing dan pelayanan publik.
“Untuk memperkuat kerja sama bukan hanya pada level pelaksana, dengan SKALA ini kita sudah membahas untuk ditingkatkan kepala daerah agar bisa menggunakan (hasil kajian BSKDN) sebagai rujukan meningkatkan kualitas kebijakan di daerah,” pungkasnya.(Nurdin)
