TRIBUNRAKYAT.ID – JAKARTA – Anggota DPR RI dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKKPI) Bambang Soesatyo menegaskan mendukung rencana TNI Angkatan Darat (AD) membentuk Batalyon Teritorial Pembangunan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan pelayanan kesehatan masyarakat dengan merekrut calon tamtama sebanyak 24.000 orang. Mereka akan disebar di 514 kabupaten/kota untuk mengurus pertanian, perkebunan, peternakan, maupun pelayanan kesehatan. Setiap batalion akan menggarap lahan 20 hektare.
Dalam kesempatan tersebut Bamsoet juga mengingatkan tantangan lain yang sangat serius dalam era globalisasi yang semakin kompleks dan dinamis, yang akan dihadapi Indonesia, yakni tantangan keamanan yang jauh melampaui paradigma konvensional. Ancaman tidak lagi hadir dalam bentuk serangan militer langsung, melainkan telah bergeser ke bentuk yang lebih halus, tersembunyi, dan multidimensional. Salah satu konsep yang menggambarkan kondisi tersebut adalah ‘accelerated warfare’ dan perang Generasi ke-V yang menekankan pentingnya dominasi informasi, perang opini, pengaruh siber, serta infiltrasi budaya dan sosial.
Dalam kondisi ini, garis pemisah antara masa damai dan masa perang menjadi kabur. Negara dapat diserang dan dilemahkan tanpa satu pun peluru ditembakkan, karena alat-alat penghancur utama kini berupa algoritma, narasi, dan manipulasi persepsi publik.
“Indonesia perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman yang berpotensi memicu hilangnya kemerdekaan. Mengingat betapa nyata dan berbahayanya ancaman yang masuk dalam kategori unknown threat, membuat Indonesia seolah ‘tidur dengan musuh’. Salah satu langkah krusial dalam menanggulangi ancaman ini adalah dengan memperbarui paradigma dan sistem keamanan nasional yang ada,” ujar Bamsoet saat menghadiri ‘Penyelenggaraan Komunikasi Sosial Dengan Keluarga Besar TNI Tingkat Pusat Tahun 2025’ di Graha Zeni Pusziad Jakarta, Rabu (11/5/25).
Hadir antara lain Wakil Aster Kasad Bidang Tahwil Komsos Dan Bhakti TNI Brigadir Jenderal TNI Taufiq Shobri, Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan BPIP Prakoso, Asdep Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenko Polkam Cecep Agus Supriyatna dan Direktur Kewaspadaan Nasional Ditjen Polpum Kemendagri Aang Witarsa Rofik.
Ketua MPR ke-15 dan Ketua DPR ke-20 ini memaparkan, Informasi telah menjadi senjata utama, dan Indonesia berada dalam posisi rentan sebagai negara dengan populasi digital yang sangat besar. Laporan dari We Are Social dan Kepios tahun 2024 menunjukkan bahwa 213 juta penduduk Indonesia telah terhubung ke internet. Menjadikan Indonesia sebagai salah satu pasar digital terbesar di dunia. Namun, hal ini sekaligus membuka celah yang luas bagi penetrasi asing, baik melalui media sosial, platform digital, maupun teknologi kecerdasan buatan.
“Data terbaru menunjukkan peningkatan ancaman siber di Indonesia, dengan laporan bahwa serangan siber terhadap berbagai institusi pemerintah dan swasta meningkat tajam. Hal tersebut menegaskan betapa pentingnya penguatan koordinasi antar lembaga dalam menghadapi ancaman siber yang bisa merusak stabilitas sosial dan politik,” kata Bamsoet.
Ketua Komisi III DPR ke-7 dan Wakil Ketua Partai Golkar ini menjelaskan, ancaman yang bersifat multidimensi menuntut respons yang menyeluruh dan terkoordinasi. Karena itu, paradigma keamanan nasional Indonesia harus bergeser menuju pendekatan keamanan komprehensif yang mengedepankan perlindungan terhadap negara, masyarakat, dan individu secara simultan. Keterlibatan seluruh warga negara, termasuk Keluarga Besar TNI, menjadi sangat penting dalam konteks Sistem Keamanan Semesta untuk membangun kesadaran kolektif dalam menghadapi berbagai ancaman multidimensi.
“Keluarga Besar TNI harus berada di garis depan dalam membangun narasi kebangsaan yang inklusif dan berimbang di ruang-ruang publik dan media sosial. Di tengah derasnya arus informasi yang banyak mengandung disinformasi dan ujaran kebencian, Keluarga Besar TNI harus hadir sebagai pelurus, sebagai penyebar pesan-pesan damai, dan penjaga akal sehat masyarakat. Narasi yang dibangun harus mampu mengangkat nilai-nilai keindonesiaan yang adil, setara, dan menjunjung martabat semua golongan,” pungkas Bamsoet. (Nurdin)
